IMPLEMENTASI DAERAH DALAM MENJALANKAN SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI GORONTALO

Abstract

Abstrak
Untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum menjelaskan yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Kemudian pada Pasal 6 ayat 4 diterangkan, Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis. Selanjutnya, pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatandan PP Nomor 2 tahun 2018 disebutkan bahwa SPM Bidang Kesehatan mencakup 2 jenis mutu layanan dasar SPM Kesehatan di Daerah Provinsidan 12 jenis mutu layanan dasar SPM Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah ternyata belum sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh hampir semua Daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo.Setelah kurang lebih 2 (dua) tahun pelaksanaannya, dilakukan analisis terhadap implementasi SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. Beberapa kabupaten/kota dalam laporan SPM menunjukkan bahwa belum semua indikator dari SPM dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan rancangan mix method – concurrent triangulation. Pada desain ini, pendekatan kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara simultan dalam satu waktu yang bersamaan dan keduanya memiliki proporsi yang berimbang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 6 dinas kesehatan kabupaten/kota, yang meliputi 93 Puskesmas dengan menggunakan teknik total sampling. Dalam melakukan analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa data distribusi frekuensi untuk melihat ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya dan tekhnik analisis deskriptif digunakan untuk menarik kesimpulan dengan hasil akhir akan disajikan dalam bentuk Geographic Information System (GIS). Secara keseluruhan kesiapan Puskesmas dalam Implementasi SPM Bidang Kesehatan berdasarkan kriteria wilayah, sebagian besar Puskesmas yang memiliki kesiapan 60%-80% berada pada kriteria wilayah Perkotaan yaitu sebesar 8,33%. Puskesmas yang memiliki kesiapan 10%-50% sebagian besar berada di wilayah dengan kriteria terpencil/sangat terpencil yaitu sebesar 65,22%, dan yang belum siap sebagian besar berada di wilayah dengan kriteria perdesaan yaitu sebesar 43,48%. Namun secara keseluruhan sebagian besar Puskesmas telah memiliki kesiapan (10%-50%) dalam pelaksanaan SPM Bidang kesehatan yaitu sebesar 58,06%. Tetapi masih ada juga Puskesmas yang belum siap yakni sebesar 36,56%, dan hanya 5,38% yang telah memiliki kesiapan (60%-80%).