PENINGKATAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI FINANCIAL ADVISOR PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Royhul Akbar, Denny Satriyawan

Abstract


Mekanisme Uang Persediaan merupakan hal yang wajar dan dilaksanakan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, dengan majunya teknologi dan semakin masifnya penggunaan cashless Society di dunia keuangan maka porsi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam Uang Persediaan juga semakin di pertegas dengan adanya PMK 196/PMK.5/2018 tentang Penggunaan kartu kredit pemerintah. Adapun tujuan dari penerapan Kartu Kredit Pemerintah yaitu: 1. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara; 2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi; 3. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai; dan 4. Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP. Sampai dengan tahun 2023 dan September 2024, jumlah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah terhadap Uang Persediaan dilingkup KPPN Bandar Lampung adalah sebanyak Rp16.428.381.923,- atau 9,03% pada tahun 2023 dan Rp12.286.168.073 atau 6,89% dari capaian target untuk capaian sampai September 2024. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan penggunaan KKP tersebut antara lain: 1) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan UP Tunai serta penggunaan UP KKP, serta 2) Melakukan edukasi yang lebih terstruktur dan tepat sasaran kepada satuan kerja.

Keywords


Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cashless Society, Uang Persediaan

Full Text:

PDF

References


Akbar, R., Noermijati, N., & Troena, E. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Dimediasi oleh Kepuasan Kerja (studi pada KPPN Makassar 1 dan KPPN Makassar 2). Jurnal Aplikasi Manajemen, 14(3), pp. 537-545. doi:http://dx.doi.org/10.18202/jam23026332.14.3.14 Akbar, R., & Subandi, S. (2022). Obstacling Factors for Distribution of DAK Fisik in the Districts of East Lampung Districts, Central Lampung Distrists And Metro City, 2020 - 2021. Jambura Equilibrium Journal, 4(2). doi:https://doi.org/10.37479/jej.v4i2.13951 Akbar, R., Prakosa, T., Hutari, A., & Agustina, I. (2023). Progress of Transfer Fund on Metro City, East Lampung Regency and Central Lampung Regency on 2022. Jambura Equilibrium Journal, 5(2), 51-63. doi:https://doi.org/10.37479/jej.v5i2.18930

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2024. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor KEP-32/PB/2024 Tentang Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selaku Financial Advisor.

Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Kementerian Keuangan. 2023 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pratama, Shandy Aditya and Salam, Abdul (2019) "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, KARTU KREDIT PEMERINTAH DI INDONESIA," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 49: No. 3, Article 12. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2196

Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 17-34. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372

Tera Novitasari, Abdul Halim, 2020, ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH (STUDI PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI WILAYAH KERJA KPPN MAGELANG), Accounting and Business Information Systems Journal, Vol 8, No 2, DOI:10.22146/abis.v8i2.58898




DOI: https://doi.org/10.37479/jimb.v7i3.29933

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Alamat Redaksi:

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo