ADDRESSING BUDGET ABSORPTION CHALLENGES: CASE STUDY OF KPPN PATI IN SUPPORTING NATIONAL DEVELOPMENT

Aris Saputro, Mujahidah Aristiati, Heni Roviani, Dedi Rahmanto, Harry Z. Soeratin, Suparjito Bin Karnoto

Abstract


This study aims to describe efforts to improve the quality of budget absorption in the work area of the State Treasury Service Office (KPPN) Pati using data from 2023-2024. The method used in this research is a qualitative method by describing the various efforts made to optimize budget absorption and supported by data on the realization of budget absorption. Based on the Budget Implementation Review Report (RPA), the realization of expenditures of Ministries/Institutions (K/L) in the working area KPPN Pati reached Rp833 billion or 98.44 percent of the 2024 budget ceiling allocation and Rp729 billion or 98.49 percent of the 2023 budget ceiling allocation. The challenges in budget absorption include the compatibility between budget plans and implementation, the procurement process of goods and services, and the coordination between stakeholders in budget implementation. Solutions to address these challenges include improvements in aspects of budget planning, optimizing the use of digital systems in budget execution and improving coordination with all stakeholders.


Keywords


Budget Absorption; APBN Realization; Performance Indicators; Budget Review

References


Ahmad, Z. (2019). Pengaruh perencanaan dan pelaksanaan anggaran terhadap kinerja anggaran satuan kerja. Jurnal Ilmu Manajemen Publik, 4(2), 112-120.

Asih, D., & Pratiwi, S. (2021). Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Kinerja. Jakarta: Prenadamedia Group.

Asih, N. K., & Pratiwi, N. P. (2021). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan, 581-600.

Bastian, I. (2016). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

BPKP. (2012). Laporan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran penelitian tahun 2012. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Fahlevi, R., & Ananta, M. (2015). Ananlisis Efisiensi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Pendekatan Value For Money. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 37-47.

Halim, A., & Abdullah, M. (2021). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Haris, S., Dali, N., & Hadisantoso, E. (2021). Pengaruh sumber daya manusia, sistem informasi, orientasi tujuan, pengukuran kinerja, budaya organisasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi (studi pada OPD Provinsi Sulawesi Tenggara). Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 100-110.

Harjowiryono. (2016). Konsep Dasar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Jakarta: STAN Press.

Heru, F., & Reza, A. (2015). Analisis efisiensi anggaran dan realisasi belanja berdasarkan pendekatan value for money. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 37-47.

Hidayat, S., & Rahadian, A. (2024). Analisis Efektivitas Proses Pelayanan Usulan Revisi Anggaran dan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Biro Keuangan Kementerian Perhubungan. Jurnal Reformasi Administrasi, 1-15.

Hidayat, T. (2022). Analisis Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada KPPN Makasar II. Jurnal Investasi, 129-140.

Ismiyana, I. (2022). Analisis penyerapan anggaran APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2021. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 22-34.

Kettl, D. (2000). The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance. Washington, DC: Brookings Institutions Press.

Kuntadi, A., & Puspita, R. (2022). Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di BPS Kepulauan Riau. Jurnal Evaluasi Kinerja Anggaran, 101-115.

Kurniawan, A. (2020). Dampak Perubahan Kebijakan Tarif Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jurnal Kebijakan Fiskal, 45-58.

Mahsun, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mintzberg, H. (1994). Tha Fall and Rise of Strategic Planning. Harvard business Review, 107-114.

Negara, U.-U. N. (n.d.).

Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah. Jurnal Riset Akuntansi, 89-98.

Prasetyo, D. (2019). Analisis Kendala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Proyek Infrastruktur. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 78-91.

Prasetyo, D., & Anisa, F. (2023). Evaluasi Penyerapan Anggaran sebagai Indikator Kinerja Satuan Kerja Pemerintah. Jurnal Manajemen Fiskal dan Kebijakan Publik, 33-47.

Rahmawati, S. (2022). Perencanaan Strategis dan Kualitas Penyusunan Anggaran Dalam Kinerja Satuan Kerja. Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 55-68.

Ramadhani, F. (2022). Efektivitas dan Efisiensi Pencatatan Anggaran Belanja di Instansi Pemerintah. Jurnal Evaluasi Anggaran Publik, 41-53.

Riyanto, B. (2001). Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusaahaan (4th ed.). Yogyakarta: BPFE.

Robinson, M., & Brumby, J. (2005). Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review. IMF Working Papaer.

Sari, R., & Prabowo, H. (2021). Perencanaan Berbasis Data Historis Dalam Pengelolaan PNBP. Jurnal Kebijakan Keuangan Publik, 88-97.

Sari, R., & Rahman, T. (2023). Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran oleh Kementerian Keuangan. Jurnal Reformasi Anggaran Negara, 56-70.

Schick, C. (1966). The Road to PPBS: The Stages of Budget Reform. Public Administrastion Review, 243-258.

Setiawan, H., & Indah, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencapaian IKPA. Jurnal Akuntabilitas dan Keuangan Negara, 25-36.

Shofia, M. (2022). Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja: Studi Kasus di KPPN. Jurnal Keuangan Negara, 101-114.

Simanjuntak, P. (2005). Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Sucahyowati, R. (2017). Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Melalui Strategi Monitoring Berbasis Hasil. Jurnal Reformasi Administrasi, 13-27.

Sukardi. (2019). Strategi Perencanaan dan Pengendalian ANggaran Berbasis Risiko. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik, 75-89.

Wijaya, D., & Lestari, M. (2021). Faktor-Faktor Penentu Pencapaian IKPA pada Satuan Kerja. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 45-59.

Yanfi, A. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Siklus Penganggaran Keuangan Desa sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Penganggaran Yang Efektif dan Efisien (Studi Kasus Pada Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Undiksha, 1-10.

Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 90-97.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.




DOI: https://doi.org/10.37479/jkeb.v18i1.32050

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis