Herd Immunity VS Human Rights

Djamaludin Habi; Lisnawaty W. Badu; Jufryanto Puluhulawa3

doi:10.33756/eslaj.v3i3.16220

Herd Immunity VS Human Rights

Djamaludin Habi, Lisnawaty W. Badu, Jufryanto Puluhulawa3

Abstract

Abstract: This study aims to analyze law enforcement for people who refuse vaccination from the perspective of human rights, as well as to examine the obstacles faced by law enforcement in enforcing the law for people who refuse vaccination. This type of research is juridical empirical. The approach used in this research is the statute approach and the case approach. The analysis used in this study is descriptive data analysis using a qualitative approach to secondary data and primary data. The results show that the Government and the Covid-19 task force tend to provide education and rewards to people who want to be vaccinated and provide administrative sanctions for those who refuse, especially the space for movement and regulation of vaccine card requirements in receiving public services by the government and the police. The thing that hinders the process of vaccination to the public is the doubts that arise in the community about the safety and halalness of vaccines caused by hoax news from sources that are not credible.

Keywords

Law Enforcement; Public; Vaksination;

Full Text:

PDF

References

Book:

Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana. 2009

Agus Rusianto. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teiri dan Penerapanya. Jakarta: Kencana. 2016

Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2017

Andrey iSujadmoko.iHukum iHam idan iHukum iHumaniter. Jakarta: iRaja Grafindo. 2015

Atika Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andini.. Imunisasi dan Vaksinasi. Yogyakarta: Nuha Medika. 2010

C.S.T Kansil. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: PT Pradnya Paramitha. 2007

Extrix Mangkepriyanto. Pidana Umum dan Pidana Khusus. Penerbit: Guepedia. 2019

Fenty U. Puluhulawa. Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Interpena. 2013

I Ketut Adi Purnama. Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018

Ismu Gunadi & Joneadi Efendi. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. 2014

Jody Bagus Wiguna & I Nengah Suantra. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Vaksin Palsu Di Masyarakat. Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Univ. Udayana. 2015

Laurensius Arliman S. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2015

Lusiana Margareth Tijow. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji iKawin. Inteligensia Media. Malang. 2017

Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad.. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

Nurul Qamar. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenamedia Group. 2014

Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2012

Safitri Wikan Nawang Sari. Hukum Pidana Dasar. Klaten: Lakeisha. 2020

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Syamsuddin Pasamai. Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika. 2010

Teguh Prasetyo. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Zainudin Ali.Metode Penelitian Hukum.Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Journal article:

Agustina, Riska Grace Sharon, Levina Yustitianingtyas, Hartono Widodo. “Tinjauan Yuridis Alasan Penolakan Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Serta Hak Asasi Manusia (HAM)”. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol.7 No. 1. (2022)

Burhannudin, Amir. “Tinjauan Hukum Penolakan Vaksinasi Karena Keraguan Kandungan Vaksin Covid-19”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, 2021 179 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818. (2021)

Joshua A. Setyanugraha. “Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi Dan Konsekuensi Rumusan Delik”. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 10 No. 1. (2021)

Jufryanto Puluhulawa. “Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital”. Jurnal Area Hukum. Vol. 9 No. 3. (2016)

Kabalmaya, Syarwan Ichromy dan Pujiyono. “Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi di Masa Pandemic Covid-19”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 2. (2021): 289-304

Lisnawaty W. Badu dan Ahmad, Ahmad. “Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945”. Jurnal Ius Civile Vol. 5 No. 2, Aceh: Universitas Teuku Umar. (2021)

Lisnawaty W. Badu & Suwitno Y. Imran . “Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio”. Dassein: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora. Vol. 1 No. 1.(2020)

Otih Handayani. “Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 15, No. 1 (2021), pp. 84-102. (2021) Hlm 94.

Retnowati WD Tuti. “Analisis Implementasi Kebijakan Work From Home pada Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol 3. No. 1. (2020)

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, dan Moh. Fahrurrozie Hidayatullah Nur Musa. “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”. [Jurnal]. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. (2019)

Sigalingging, Yulia Emma dan Aris Prio Agus Santoso. “Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol. 5 No. 3 Juli 2021 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944. Hlm 478-485. (2021)

Siti Humulhaer. “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman”. Jurnal Supremasi Hukum. Vol 5 No. 2. (2019)

Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, dan Novendri M. Nggilu. “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi”, [Jurnal]. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. (2020)

DOI: https://doi.org/10.33756/eslaj.v3i3.16220