Analysis of Factors Causing the Decline of the Oversight System of the Consultative Body of Malenge Village, Tojo Una-Una Regency
Abstract
The purpose of this research is to find out the causal factors that influence the effectiveness of the supervision system for the Malenge village government, Tojo Una-una Regency. The research method used is an empirical research method using a qualitative approach. The results of this study are that the productivity of BPD performance in Malenge Village is still less efficient in carrying out its daily tasks and functions. This can be seen from the many (input) aspirations of the people who entered the BPD, only one was produced. Against the relatively large differences between the actual use carried out. Some of the examples are the regulations implemented by the BPD, only the Perdes regarding the Village Revenue and Expenditure Budget. From the results of the discussion above, we can conclude that the productivity of the BPD in Malenge Village is not good. Because it is not able to produce products of legislation for the Village in accordance with what is expected by the community.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad, Ahmad, and Nadya Lonely Bifirli Polii. "Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pelanggaran General Agreement Of Tariff And Trade." Jurnal Pendidikan Tambusai 7.1 (2023): 1623-1631.
Amazihono, ivan setiawan. “kewenangan badan permusyawaratan desa dalam membentuk peraturan desa berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa di desa sinar baru daro-daro, kecamatan lahusa, kabupaten nias selatan,” 2022.
Darmulus, spi152204, Muhammad Zaki, dan Yudi Armansyah. “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desadengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa menurutundang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
Djaha, Ajis Adang. “Kontrol Publik Dan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pantai Beringin Kabupaten Kupang.” Jurnal Administrasi Publik 18, no. 1 (2022): 1–17.
Ismail, Dian Ekawaty. "Model For Legal Settlement On Damage To The Tanjung Panjang Nature Reserve In Pohuwato Regency." Russian Law Journal 11.3s (2023).
Istiqomah, Siti. “Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.” Jurnal Unair 3, no. 1 (2015): 1–18.
Jaya, Tawi, Rahmi Hidayati, dan Sigit Hartono. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokratisasi Pemrintahan Di Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, dan M. M. Se. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media, 2018.
Malik, Sofyan. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 325–43.
Mustapa, Iqbal, Zamroni Abdussamad, dan Mellisa Towadi. “Positive Fictional Authority Legislative Ratio in Government Administration Laws and Job Creation Laws.” Damhil Law Journal 2, no. 1 (28 Mei 2022): 17–35. https://doi.org/10.56591/dlj.v1i1.1726.
Ningrum, Agista Ayu Setya. “Peran Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengefektifkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember,” t.t.
Nggilu, Novendri M., and Ahmad Ahmad. "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur." DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora 3.1 (2023): 49-66.
Nggilu, Novendri Mohamad, et al. "Pembentukan Peraturan Desa di Era New Normal di Kabupaten Boalemo." Jurnal Legislasi Indonesia 19.4 (2022).
Rahmah, Deliana Novia. “Pengaruh Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.” MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 7, no. 1 (2021): 139–50.
Rochmawanto, Munif. “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa (Studi di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).” Jurnal Independent 5, no. 1 (2017): 33–38.
Roib, Fauzan Abdul. “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid_19 Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.” Universitas Islam Riau, 2021.
Roza, Darmini, dan Laurensius Arliman. “Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4, no. 3 (2017): 606–24.
Sihombing, Arifin, dan Madin Silalahi. “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan).” Jurnal Ilmiah METADATA 3, no. 3 (2021): 1260–73.
Sukri, Ahmad. “Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar).” Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2022.
Tuasamu, Farah Dessy. “Kedudukan Dan Fungsi Badan Saniri Negeri (Badan Permusyawaratan Desa) Di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.” Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 01 (2017): 37–57.
Zubaidah, Zubaidah, dan Kustiawan Kustiawan. “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2014.” KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 2 (2017): 118–52.
DOI: https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i1.20917
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
1.png)
