PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI DI KLINIK PRATAMA SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA: SEBUAH STUDI KASUS
Abstract
Fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak, wajib terakreditasi. Pada semester 1 Tahun 2023, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi hanya 42.7%. Jumlah Klinik Pratama sebagai salah satu FKTP yang terakreditasi masih sangat rendah dibandingkan Puskesmas. Hal ini karena akreditasi di Klinik adalah hal baru dengan disahkannya standar akreditasi Klinik pada tahun 2022. Kebaruan dalam penelitian ini karena meneliti tentang persiapan dan pelaksanaan akreditasi di klinik pratama sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan Klinik Pratama Swasta yaitu Klinik Insan Medika Semarang dalam mempersiapkan akreditasi sampai dengan survei akreditasi serta hambatan dan tantangannya. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara mendalam dilaksanakan kepada Pemilik Klinik, Penanggungjawab Bab I, II, dan III serta perwakilan audit internal. Selain itu data sekunder berupa dokumen akreditasi juga digunakan dalam penelitian ini. Analisa dilakukan secara thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klinik Insan Medika sudah mempersiapkan sejak tahun 2017 tetapi tertunda karena pandemi COVID-19, dan mulai melanjutkan sejak tahun 2021. Pelaksanaan persiapan akreditasi yaitu sosialisasi, pelatihan, pendampingan (tidak kontinyu), penyusunan dokumen dan persiapan fasilitas, pelaksanaan audit internal, penilaian mandiri, permohonan usulan akreditasi, survei akreditasi sampai mendapatkan hasil akreditasi. Kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan akreditasi perlu persiapan waktu, fasilitas, dana, dan SDM terutama terkait pelatihan sesuai dengan kondisi SDM.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. 2013.
BPJS Kesehatan. Laporan Pengelolaan Program Tahun 2022 dan Laporan Keuangan Tahun 2022 (Auditan) [Internet]. 2023 [cited 2024 Mar 12]. Available from: https://web.bpjs-kesehatan.go.id/uploads/information/07082023034741-24f2a7ac-758a-48c5-99c1-d4e261418101.pdf
BPJS Kesehatan. Data JKN [Internet]. 2024 [cited 2024 Mar 20]. Available from: https://bpjs-kesehatan.go.id/#/
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. 2013.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. 2021.
Presiden Republik Indonesia. Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2023.
Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2009.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2015.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2016.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2019.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2022.
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/105/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Klinik. 2023.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1983/2022 tentang Standar Akreditasi Klinik. 2022.
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Semester 1 Tahun 2023. 2023.
Novitasari M, Budiyanti RT, Sriatmi A. Kesiapan Akreditasi Klinik Pratama dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan. J LINK. 2022;18(1):1–9.
Elirahma Agustina, Catur Septiawan. Analisa Kesiapan Akreditasi Klinik Pratama Gloskin Aesthetic Clinic Tahun 2024. J Kesehat Tambusai. 2024 Jun;5(2):5682–9.
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3991/2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 2022.
Alotaibi SY. Accreditation of primary health care centres in the KSA: Lessons from developed and developing countries. J Taibah Univ Med Sci [Internet]. 2023;18(4):711–25. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361222002323
Faridah, Jauhar Arifin. Analisis Perbedaan Kualitas Pelayanan Sebelum Dan Sesudah Akreditasi Di UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur . J Mhs Adm Publik dan Adm Bisnis. 2021;4(1):456–66.
Arofi SP, Ariyanti F. Studi Mutu (ServQual) dan Kepuasan Pasien Berdasarkan Akreditasi Puskesmas. J Ilmu Kesehat Masy. 2021;10(3):180–90.
Hafizh Amrullah, Satibi, Achmad Fudholi. Analisis Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Menggunakan Metode Servqual Berdasarkan Status Akreditasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maj Farm . 2020;16(2):193–201.
Sadegh Tabrizi J, As A, Nazari M, Ebrahimi Tavani M, Haghi M, Gharibi Tabrizi FJ, et al. Impacts of Accreditation on The Performance of Primary Health Care Centres: A systematic review. Malays Fam Physician [Internet]. 2023;18:63. Available from: https://doi.org/10.51866/rv.274
Farid Gharibi, Esmaeil Moshiri, Masoumeh Ebrahimi Tavani, Koustuv Dalal. Challenges of Implementing an Effective Primary Health Care Accreditation Program: A Qualitative Study in Iran. BMC Prim Care. 2023;13(24).
Dewi A. Persepsi Pemimpin Dan Pemilik Klinik Terhadap Akreditasi Klinik. In: Prosiding Semnas PPM 2020: Inovasi Teknologi dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Covid-19. 2020. p. 1825–33.
Nugroho AP, Ardani I, Effendi DE. Dampak Kebijakan Akreditasi Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Aspir J Masal Sos. 2023;14(1):59–82.
DOI: https://doi.org/10.35971/gojhes.v8i3.26302
Refbacks
- There are currently no refbacks.