REDESAIN KANTOR BUPATI KABUPATEN GORONTALO DENGAN KONSEP ARSITEKTUR POST MODERN

Abstract

Indonesia, as a country divided into various provinces, has a territorial structure consisting of provinces, regencies, and cities. Grorontalo, a province established on December 5, 2000, has its provincial capital also named Gorontalo, called “Serambi Madinah†(Veranda of Medina). Since its designation as a regency in 1959, the Regen’s Office of Gorontalo Regency has experienced growth in personnel space and an increase in the number of fields or sections. The main reasons for redesigning the Regent’s Office of Gorontalo Regency are the growth in personnel space and the increase in the number of fields or sections. A descriptive method was used in the design process, involving data collection, analysis, and presentation of data compilation to form a planning and design approach. The basic concept of planning and design used a postmodern architectural approach. The research results indicated that redesigning the regent’s office aimed to improve facilities and service and attract attention from the surrounding areas. The building’s planned area included the regent’s office, mosque, cafeteria, service area, and parking area, with a total area of 23.164 m². The application of the postmodern architectural concept is expected to provide a distinctive feature to the government building without neglecting the local elements of the Gorontalo Regency. Through the redesign of the Regent’s Office of Gorontalo Regency, it is hoped that an effective and modern building massing can be achieved without losing the local cultural elements.

Indonesia, sebagai negara yang terbagi menjadi berbagai provinsi, memiliki struktur wilayah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Gorontalo, sebuah provinsi yang didirikan pada 5 Desember 2000, memiliki ibu kota provinsi yang juga bernama Gorontalo, dijuluki "Serambi Madinah". Sejak ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 1959, Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo telah mengalami pertumbuhan ruang kepegawaian dan peningkatan jumlah bidang atau seksi. Penyebab utama untuk melakukan re-desain terhadap Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo adalah pertumbuhan ruang kepegawaian dan peningkatan jumlah bidang atau seksi. Metode deskriptif digunakan dalam proses desain, melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pemaparan kompilasi data untuk membentuk pendekatan perencanaan dan perancangan. Konsep dasar perencanaan dan perancangan menggunakan pendekatan arsitektur postmodern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa re-desain kantor bupati memiliki tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan, serta menarik perhatian dari daerah sekitarnya. Luasnya bangunan direncanakan mencakup kantor bupati, masjid, kantin, area servis, dan area parkir, dengan total luas 23.164 m². Penerapan konsep arsitektur postmodern diharapkan memberikan ciri khas pada bangunan pemerintahan tanpa meninggalkan unsur lokal dari Kabupaten Gorontalo. Melalui re-desain kantor bupati Kabupaten Gorontalo, diharapkan dapat terwujud tata massa bangunan yang lebih efektif dan modern tanpa menghilangkan unsur budaya lokal.