Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu juga untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menelaah hasil pengolahan data, yang bentuknya dapat berupa penentangan, dukungan, kritik, maupun menambah atau memberi masukan terhadap data dengan pikiran penulis sendiri dan dibantu oleh penguasaan teori para ahli hukum yang sudah ditentukan. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Gorontalo Utara bersifat represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di antaranya yakni, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara, dan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan. Selain itu faktor eksternal yakni, tersangka tidak kooperatif.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Dana Desa .


Full Text:

PDF

References


Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. Jurnal Konstitusi, 16(4), 785-808.

Anoninus, PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-15.

Ihsanuddin, “ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar", Artikel : https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all. Diakses pada 20 Januari 2020.

Ismail, D. E., Nggilu, N. M., & Tome, A. H. (2019). The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture.

Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3), 430-442.

Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Lambung Mangkurat Law Journal, 5(2), 109-121.

Nggilu, N. M., Badu, L. W., & Imran, S. Y. (2021). Legal Protection Bonda And Bulango Languange: In Reality And Prospect. Jambura Law Review, 3(1), 19-36.

Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. Jurnal Gagasan Hukum, 1 (01), 88-108

Prayudi, A. D. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepala desa (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sahrir, 2017, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all Diakses pada 20 Januari 2020

Yudi, K. D. (2018). Teknik penyidikan dan pemberakasan tindak pidana korupsi. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media., hlm. 5.

Tiranda, I., Puluhulawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. Jambura Law Review, 1(2), 120-143.

Sukmareni, S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 1(2), 159-178.

Wantu, F., Tijow, L. M., & Yusuf, N. (2020). The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 18 (2), 140-155.




DOI: https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10777

Copyright (c) 2021 Ruli Lamusu, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana Margareth Tijow