Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara di Gorontalo

Abstract

Eksistensi Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangannya, identik dengan kompetensinya di bidang pidana, sehingga dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara seorang Jaksa dituntut harus memiliki kompetensi khusus di bidang hukum perdata dan hukum tata negara. Namun, keberadaan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo belum dijadikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal baik oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang ada di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan peran Jaksa Pengacara Negara harus lebih dioptimalkan dalam menjalankan kedudukannya sebagai pihak yang menangani perkara perdata dan tata usaha negara yang ada di Provinsi Gorontalo sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya. Upaya mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo penerimaan surat permohonan bantuan hukum dari pemerintah daerah, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD dengan menempuh beberapa langkah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara antara lain membuat telaahan awal atas permohonan bantuan tersebut; Bekerja secara profesional untuk menghindari adanya benturan kepentingan/konflik kepentingan; dan memberikan kepastian atau jawaban atas permohonan bantuan hukum tersebut dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan tersebut.