Rekonstruksi Pasal 106 Ayat 8 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kaitannya Terhadap Pembaharuan Hukum

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menawarkan satu inovasi hukum mengenai mekanisme tilang yang lebih efektif dalam memanfaatkan hukum untuk mengantisipasi suatu hal langsung pada permasalahannya. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tindakan tilang yang dilakukan oleh petugas kepolisian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan diterapkannya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan keselamatan dan perlindungan dalam berkendara. Sehingga dengan penerapan sanksi tilang ini bisa memberikan efek jera bagi masyarakat dan juga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran tilang yang relevan perlu adanya sebuah mekanisme penerapan sanksi baru yang kemudian dilaksanakan dengan cara yang tepat dan cepat dengan bantuan perangkat lunak berbasis jaringan yang pelaksanaannya lebih transparansi pada publik, hal ini juga bertujuan menghindari adanya bentuk-bentuk penilangan yang bersifat gaib atau sering disebut pengadilan di bawah pohon yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan satu inovasi hukum mengenai mekanisme tilang yang lebih efektif dalam memanfaatkan hukum untuk mengantisipasi suatu hal langsung pada permasalahannya. Adapun yang menjadi faktor penghambat pembaharuan hukum terkait penerapan sanksi terhadap Pasal 106 Ayat 8 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat juga dari sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan faktor masyarakat. Masyarakat secara umum mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.