Peraturan Daerah Kabupaten Buol Tentang Pengelolaan Program Legislasi Daerah: Akibat Hukum dan Urgensi Perubahannya

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 di Kabupaten Buol serta akibat hukum dari pemberlakuan Perda tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yaitu dengan kepustakaan, membaca serta menganalisis literatur atau referensi yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Pemberlakuan Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah masih di akui keberadaannya dikarenakan belum dilakukan pembatalan atau pencabutan peraturan daerah; (2) Akibat Hukum terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyusunan dan pengelolaan Legislasi daerah Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan, atau diterapkan. Secara yuridis peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung melalui Judicial Raview sebagaimana dalam Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 11 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta kewenangan pemerintah melalui executive review sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.