Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Yang Mengakibatkan Kerugian Negara

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam pemberian sanksi ganti rugi atas tindakan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang mengakibatkan kerugian negara dan pertanggungjawaban pidana yang bisa diterapkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas tindakan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang mengakibatkan kerugian negara bisa dikenakan kepada pelaku dengan menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara. Pertanggungjawaban melalui hukum pidana bisa dilakukan dengan menuntut secara pidana umum maupun pidana khusus. Adapun pertanggungjawaban pidana yang bisa diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah tidak tercantum secara spesifik dalam isi aturan tersebut. Meski demikian, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2016 secara implisit menyebutkan bahwa proses tuntutan tata cara ganti kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya tetap bisa dikenakan sanksi pidana dan pengenaan sanksi pidana tersebut tidak menggugurkan seseorang dari kewajibannya dalam mengganti kerugian negara.