Framework for Regulating Prosecutorial Wiretapping Authority in Addressing Corruption Crimes
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amirulloh, Muhamad, Ida Padmanegara, and Tyas Dian Anggraeni. “Kajian EU Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi.” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009.
Berita Satu. “Dituding Politis, KPK: 141 OTT, 100% Terbukti.” Beritasatu.Com, n.d.
Dewi, Sinta. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia.” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (April 1, 2016). https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712.
Eddyono, S.W, and E.A.T Napitupulu. “Komentar Atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP.” Jakarta: Institue for Criminal Justice Reform, 2013.
Fitria, Raissa Anita. “Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana.” Mimbar Keadilan, August 1, 2017, 160. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2192.
Hendropriyono, A.M. Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020.
Iftitahsari. Mengatur Ulang Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan Di Berbagai Negara. Edited by S.W Eddyono. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
Kompas. “KPK: Penyadapan Anggodo Untuk Lacak Anggoro.” Kompas.Com, 2009.
Lamusu, Ruly, and Dian Ekawaty Ismail. “Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.” Philosophia Law Review 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10777.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat. Jakarta: Refika Aditama, 2005.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/PID.SUS/2011 (n.d.).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 (n.d.).
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST (n.d.).
Rahmat, Andi. “Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016).
Sukmareni, Sukmareni, Ujuh Juhana, and Muhammad Basri. “Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Pagaruyuang Law Journal 3, no. 2 (February 26, 2020): 197–212. https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876.
Suntoro, Agus. “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (March 31, 2020): 25. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.627.
Thontowi, Jawahir. “Penyadapan Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Australia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 2 (April 20, 2015): 183–202. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art1.
———. “Penyadapan Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Luar Biasa.” In Studium General. Surabaya, 2014.
Tiranda, Irianto, Fenty Puluhulawa, and Johan Jasin. “Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan.” Jambura Law Review 1, no. 2 (July 29, 2019): 120–43. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2119.
Waluyo, Bambang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Strategi Dan Optimalisasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Wibowo, A. Hukum Pidana Terorisme. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
DOI: https://doi.org/10.56591/pilar.v4i1.17962
Copyright (c) 2024 Iwan Sofyan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.