Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Tantangan Dan Prospek)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi Pasal 13 A dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait penolakan vaksin, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian dogmatik, dengan fokus pada kajian terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis literatur (library approach), analisis peraturan (statute approach) atau pendekatan Perundang-Undangan, serta pendekatan kasus yang melibatkan studi kasus terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan dengan menggunakan data kualitatif dan teknik kualitatif, di mana pengolahan data dilakukan secara deduktif, dimulai dari konsep dasar, pengetahuan umum, hingga detail spesifik, untuk kemudian mencapai suatu kesimpulan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk memberlakukan sanksi administratif, seperti penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, atau pemberian denda. Pemerintah melibatkan berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan yang memiliki kewenangan terkait. Selain itu, langkah kedua yang diambil adalah pembentukan gugus tugas percepatan penanganan virus Corona, bersamaan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mempercepat penanganan virus Corona.