Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum

Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, Reza Adriantika Suntara

Abstract


Konkretisasi Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan dengan pemilu, sehingga dalam sistem demokrasi rakyat mendapatkan tujuan pemilu yang adil. Adil proses pemilu dengan mengikutkan pada proses pengawasan. Luaran kegiatan ini juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan ini berupa penyuluhan dipaparkan kepada masyarakat Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri penjabat Desa dan aparatur Desa, sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga desa. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Sangku. Pengetahuan atas informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga tidak adanya ketidaktahuan masyarakat. Akhirnya masyarakat mendapatkan pemilu yang berkualitas.

 

The concretization of Democracy as a political system and a system of government puts sovereignty in the hands of the people carried out by elections, so that in a democratic system the people get the goal of fair elections. Fair the electoral process by including the oversight process. The output of this activity is also in the form of mass media publications for information, Sangku Village is a village that plays an active role in participatory supervision. This activity in the form of counseling was presented to the people of Sangku Village at the Sangku Village BPD Office which was attended by the village acting and village officials, so it is hoped that this information will be conveyed to all villagers. This counseling activity was carried out on March 21, 2022, facilitated by the Sangku Village Government. Knowledge of information about the stages of elections in accordance with laws and regulations and the stages of reporting on election violations is understood so that there is no public ignorance. Finally, people get quality elections.


Keywords


Elections; Participatory Supervision; Legal Counseling

Full Text:

PDF

References


Kurniawansyah, Edy, and Bagdawansyah Alqadri. “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa.” Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA 4, no. 2 (July 28, 2021). https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.848.

Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and Ibrohim. Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015. https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Website

“Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.” Accessed June 27, 2022. https://babarkab.bawaslu.go.id/.




DOI: https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, Reza Adriantika Suntara

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

JDS has been indexed by: