The Role of the Sub-district Government in Facilitating the Drafting of Village Regulations
Abstract
Keywords
References
References
Book:
Hasyimzoem. Y, et.al., (2017), Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Jasin. J, (2016), Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 2, Yogyakarta: Deepublish.
Mukti. F dan Achmad. Y, (2017), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Puluhulawa U. F, (2013), Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Persfektif Hukum, Yogyakarta: Interpena, hlm 147
Yustisiai. V. T, (2019), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait, Jakarta: Visimedia.
Jurnal
Achir. N, (2020), Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparan, Jurnal Jambura Law Review, 2(1), 86.
Bakung, A. D, (2012) Kebijaksanaan Lingkungan Di Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Junal Legalitas, 5(1), 6.
Thalib, Ch. M, (2019), Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Jurnal Legalitas, 12(2), 106.
Wantu, M. F, (2012), Pengesahan Perda Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, Jurnal Legalitas, 5(1), 4.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang “Pemerintahan Daerah”
Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, tentang “Desa”
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, tentang “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”
DOI: https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.15772
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.