Criminal Action Without Proven in Money Laundering in Indonesia

Fadel Ilato, Abdul Majid, Setiawan Noerdajasakti

Abstract


Money laundering is a follow-up crime, an underlying crime from a predicate crime, so that the existence of money laundering cannot be separated from the original crime. How can money laundering occur without proving the original crime? Therefore, the aim of this study is to analyze the legal implications of predicate offenses without substantiation in money laundering in Indonesia. This research is juridical-normative research, which uses a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that there are legal implications for predicate offenses without proof in money laundering in Indonesia. Starting from breaking through the presumption of innocence and inconsistencies in legal norms in the TPPU Law. So, it is necessary to change the construction of norms contained in article 69 related to proving predicate crimes in TPPU.

Keywords


Predicate Crime, Without Proof, Money Laundering Crime

Full Text:

PDF

References


References

Anwar, Y. dan Adang. (2011). Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, &

Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia. Bandung: Widya

Padjadjaran.

Arief, B. N. (1994). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang:

BP Undip.

Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cetakan ke-2. Jakarta:

Kencana.

Fakrulloh, Z. A. (2005). ”Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”.

Jurnal Jurisprudence, 2 (1)

Ganarsi, Y. (2003). Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundring). Cetakan ke-1.

Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan

dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/ JALREV 3 Special Issue 2021 197

Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta:

Sinar Grafika.

Gresnews. Ini Kerusakan yang Ditimbulkan Akibat Praktik Pencucian Uang. Retrieved

from http://www.gresnews.com/berita/hukum/90044-ini-kerusakan-yangditimbulkan-akibat-praktik-pencucian-uang/, (accessed January 20, 2020)

Kompas. Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara Semakin Marak. Retrieved

from https://www.kompas.id/baca/utama/2018/10/31/tindak-pidanapencucian-uang-lintas-negara-semakin-marak/, (accessed January 20, 2020).

Husein, Y. (2007). Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia dan Implikasinya Terhadap

Profesi Notaris, dalam Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books

Terrace& Library.

Jacob, T. (1988). Manusia, Ilmu dan Teknologi Pergumulan abadi Dalam Perang dan

Damai. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

Rahardjo, S. (1998). Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal

Hukum Pidana Dan Kriminologi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Reksodiputro, M. (1999). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,

Kumpulan Karangan Buku ke Tiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan

Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Sayuti. (2011). “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia”. Nalar Fiqh,

Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. 4 (2)

Soemantri, S. (1992). Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.

Tahir, H. (2010). Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Wantu, F. M. (2011). Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan

(Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta: Pustaka Belajar.




DOI: https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7162

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Fadel Ilato

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Powered by Public Knowledge Project OJS.