Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan

Abstract

Pembinaan Anak merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anak sehingga diharapkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem, mekanisme dan prosedur pembinaan Anak, hambatan-hambatan dalam melaksanakan pembinaan Anak dan menganalisis model pembinaan yang ideal bagi Anak yang berkonfik dengan hukum dalam sistem pemasyarakatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem, mekanisme dan prosedur pembinaan Anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu Pembinaan Tahap Awal, Pembinaan Tahap Lanjutan dan Pembinaan Tahap Akhir. Adapun hambatan dalam melaksanakan pembinaan yaitu kualitas sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kualitas Anak, peran keluarga dan masyarakat serta belum adanya standar khusus pembinaan Anak. Pembinaan yang ideal yakni melalui Model Sistem Pembinaan Terpadu Ramah Anak yaitu sistem pembinaan Anak yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok sesuai dengan kebutuhan Anak dengan melibatkan secara langsung Petugas, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek hukum, organisasi dan tatalaksana, SDM, anggaran, sarana dan prasarana, sosial budaya serta asas kepentingan terbaik bagi Anak.