Penerapan Asas Contante Justitie Terhadap Efisiensi Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui hambatan dalam penerapan asas contante justitie terhadap efisiensi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan konsep ideal dalam menerapkan asas constante justitie sebagai upaya mewujudkan efisiensi terhadap proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Penelitian kasus, Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual dengan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan, bahwa Hambatan dalam penerapan asas contante justitie terhadap efisiensi pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum meliputi hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal disebabkan oleh lemahnya koordinasi, dimana upaya koordinasi yang dibangun oleh kepolisian dan kejaksaan sering tidak menemukan titik temu bagi penyelesaian pelimpahan berkas perkara. Selain itu, penyidik sering kesulitan memahami petunjuk jaksa, dimana sering terjadi perdebatan terkait konstruksi perkara yang dimuat dalam petunjuk jaksa. Dan terakhir terkait adanya ego sectoral yang dimiliki masing-masing institusi. Sedangkan hambatan internal disebabkan oleh adanya ketidakpastian hukum pengaturan batas penyerahan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum sebagaimana yang diatur oleh KUHAP. Selajutnya konsep ideal dalam menerapkan asas constante justitie sebagai upaya mewujudkan efisiensi terhadap proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum yaitu dengan membangun koordinasi yang baik serta memperhatikan prinsip-prinsip ideal yang terkandung dalam konsepsi koordinasi itu sendiri. Selain itu, perlu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait petunjuk jaksa guna adanya kejelasan prosedur, standarisasi, konsistensi dan efisiensi dalam memberikan petunjuk. Dan terakhir, perlu merumuskan peraturan institusi yang lebih memadai dan terukur