Konstruksi Hukum Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Piutang Di Media Sosial : Ikhtiar Mencari Solusi

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis konstruksi perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang melalui media sosial serta penyelesaiannya secara ideal. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang ditunjang dengan data lapangan. Analisis yang digunakan dakam penelitian ini adalah analisis data kualitatif melalui pengelolahan bahan hukum dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, sesuai ketentuan SKB No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan memviralkan orang yang berutang di media sosial atau menagih hutang melalui media sosial tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3), mengingat muatan yang disebarkan tersebut merupakan sebuah kenyataan. Jika muatan mengandung kata-kata berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata-kata kasar, maka dapat dijerat dengan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas penghinaan ringan. Pelaku juga dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp 4,5 juta berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara pencemaran nama baik akibat penagihan hutang piutang di media sosial idealnya diselesaikan melalui restorative justice namun dengan melibatkan seluruh unsur yang dianggap memiliki kepentingan besar dalam penyelesainnya.