Batas Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana atas Penyalahgunaan Transfer Pricing dan Under Invoicing dalam Perpajakan Indonesia

Abstract

Praktik abuse of transfer pricing dan under invoicing menimbulkan persoalan mengenai batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pertanggungjawaban administratif dan pidana berdasarkan peraturan perpajakan serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dilengkapi wawancara ahli dan praktisi sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) tidak secara otomatis memenuhi kualifikasi tindak pidana, melainkan dapat menjadi dasar koreksi fiskal. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian unsur perbuatan, bentuk kesalahan, dan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan Model Pengujian Bertahap Berbasis Empat Indikator Yuridis, meliputi pengujian kewajaran atau kebenaran nilai transaksi, pembuktian tindakan curang, pemenuhan unsur delik, dan penentuan mekanisme penegakan hukum. Model ini membedakan indikasi yang menjadi dasar Pemeriksaan Bukti Permulaan dari pembuktian yang diperlukan untuk pemidanaan. Mengintegrasikan konsep criministrative law, prinsip una via, dan ultimum remedium, penyelesaian administratif dan pidana harus didasarkan pada kualifikasi perbuatan serta ketentuan prosedural yang berlaku, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Model tersebut menawarkan kerangka normatif untuk memperkuat kepastian hukum dan proporsionalitas penegakan hukum perpajakan.