The Gap in Public Understanding of Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections at the Regency Level: Efforts toward Legal Dissemination

Satria Prayoga, Agung Budi Prastyo, Syamsir Syamsu, Ahmad Rifai

Abstract


Regional Head Elections (Pilkada) are a fundamental mechanism for strengthening local democracy and citizen participation. However, public understanding of the legal framework for regional elections often experiences gaps, resulting in uneven participation and a lack of public legal awareness. This study aims to: (1) analyze the level of public understanding of Law No. 10 of 2016 on Pilkada, (2) identify the effectiveness of legal socialization programs in increasing democratic awareness, and (3) formulate policy recommendations for strengthening legal education on Pilkada at the local level. The research method used a qualitative approach through focus group discussions (FGD) and in-depth interviews with the community of Pekon Tegalsari as the main participants, as well as analysis of related policy documents. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns of gaps in understanding and obstacles to socialization. The results of the study show that there is a significant gap between the design of election policies and public understanding, especially in terms of the rights and obligations of voters. Existing socialization programs have not been optimal in reaching all segments of society, especially marginalized groups. These findings emphasize the importance of an inclusive approach to legal socialization, involving synergy between local governments, educational institutions, local media, and civil society organizations to strengthen democratic legal awareness and active participation in elections.


Keywords


Regional elections; Legal awareness; Socialization; Democratic participation; Pringsewu Regency

Full Text:

PDF

References


Ambarini, Irma. (2017). "Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil." Padjadjaran Law Review 5.

Ansori, Mhd. (2019). "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." Wajah Hukum 3.1.

Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI. (2006). "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." urnal 6.

Asshiddiqie, Jimly. (2022). Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.

Bawamenewi, Adrianus. (2019). "Implementasi Hak Politik Warga Negara." Warta Dharmawangsa 13.3.

Cerdas, Felani Ahmad, dan Hernadi Afandi. (2019). "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)." Sasi 25.1.

Erick, Benni, dan M. Ikhwan. (2022). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." Jurnal Analisis Hukum 5.2.

Gaffar, Janedjri M. (2013). "Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." Jurnal Konstitusi 10.1.

Hadi, Moh Syamsul, dan Zamroni Zamroni. (2023). "Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilu di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam." Maktabah Borneo 2.2.

Harahap, Hasrul. (2021). "Beberapa Masukan Revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota: Indonesia." Jurnal Nalar Keadilan 1.2.

Hardjanti, Dewi Krisna, dan Yohanes Hartono. (2016). "Partisipasi Pemilih Pemula Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Pemilu Tahun 2014." Justitia et Pax 32.1.

Helen, Zennis. (2019). "Pemilu Yang Berintegritas Dalam Negara Hukum Demokratis." UNES Law Review 1.3.

Hulain, et al. (2023). "Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." Journal on Education 5.4.

Irrubai, Mohammad Liwa. (2014). "Partai Politik Dan Pemilih Pemula." Society 5.2.

Jurdi, Fajlurrahman. (2016). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. (Jakarta: Kencana).

Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. (2015). Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia. (Jawa Barat: Rajawali Pers).

Ningtyas, Vanesa Ajeng Ayu. (2021). "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Binamulia Hukum 10.1.

Olivia, Denindah. (2020). "Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." Rio Law Jurnal 1.2.

Pardede, Marulak. (2014). "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3.1.

Polii, Chrisandy M. (2021). "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum." Lex Administratum 9.6.

Priandi, Rizki, dan Kholis Roisah. (2019). "Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1.1.

Ramadlan, Mohammad Fajar Shodiq. Politik Media, Media Politik: Pers, Rezim, dan Kemunduran Demokrasi. (Malang: Universitas Brawijaya Press). (2022). hlm 34-41.

Satria, Hariman. (2019). "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1.

Simanjuntak, Novembri Yusuf. (2017). "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu." Jurnal Bawaslu 3.3.

Suharni, Wa Ode, dan Junaid Gazalin. (2024). "Quality Of Community Participation in Elections." Journal Of Humanities and Social Studies 2.01.

Susanto, Harry. "Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum." Jurnal Kajian Komunikasi 1.2.

Susanto, Muhamad Iqbal. (2009). "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi.

Thoha, Miftah. (2017). Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia. (Jakarat: Prenada Media).

Thohir, Muhammad. (2017). "Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis." Jurnal Studi Sosial dan Politik 1.2. (2017). hlm 145-154.

Wahyuni, Rizki, dan Yati Sharfina Desiandri (2024). "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia." Jurnal Sains dan Teknologi 5.3.

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya, Farid Ibrahim, dan Adissya Mega Christia. (2020). "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.3.

Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, dan T. Nurgiansah. (2022). "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila." Jurnal Kewarganegaraan 6.2.




DOI: https://doi.org/10.33756/jds.v5i2.28464

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Satria Prayoga, Agung Budi Prastyo, Syamsir Syamsu, Ahmad Rifai

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.