Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce

Mohamad Rivaldi Moha, Sukarmi Sukarmi, Afifah Kusumadara

Abstract


Kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi  seluruh pelaku usaha e-commerce di indonesia menjadi salah satu program pemerintah dalam Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019. Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini untuk menguraikan pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem Elektronik bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi pelaku usaha e-commerce ialah memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi pelaku usaha, serta dapat membantu pemerintah dalam program pengenaan pajak bagi pelaku usaha e-commerec.

Keywords


Pendaftaran; Penyelenggara Sistem Elektronik; Pelaku Usaha e-commerce

Full Text:

PDF

References


Anjani, Margareta Rosa dan Budi Santoso. (2018). “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-commerce di Indonesiaâ€. Jurnal Law Reform, 14 (1) : 89-103.

Ardiansyah. (2015). “Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Perkembangan Bisnis Start-Up E-commerce di Indonesiaâ€. Jakarta: Kearsipan Jurusan Magister Teknik Elektro, Pascasarjana, Universitas Mercu Buana.

CCNIndonesia. (2018). E-commerce Bakal Wajib Melaporkan Data Kegiatan Usaha Ke Kemendag. Dilansir dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181003203116-92-335495/e-commerce-bakal-wajib-lapor-data-kegiatan-usaha-ke-kemendag. Diakses pada tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.00 WIB

Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. (2014). “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat†Jurnal Analisa Sosiologi, 3 (1) : 13-24

Kementrian Komunikasi dan Informasi. (2019). “Data Pendaftaran PSEâ€. Dilansir dari https://pse.kominfo.go.id/pse-terdaftar. Diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

Lubis, Melisa Rahmaini. (2017). “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerceâ€, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, 4 (1): 1-15.

Makarim, Edmon. (2003). “Kompilasi Hukum Telematikaâ€. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasution, AZ. (2001). “E-commerce dan Perlindungan Hukum (Makalah pada Seminar Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Praktek E-commerce). Jakarta.

Nugraha, Rifan Adi, et.al . (2014). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Onlineâ€. Jurnal serambi Hukum, 8 (2): 91-102.

Pariadi, Deky. (2018). “Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumenâ€. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (3) : 651-669.

Peta Jalan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019.

Sinta Dewi Rosadi, Zahra Tahira. (2018). “Consumer Protection In Digital Economy Era: Law in Indonesi`aâ€, Jurnal Yustisia, 7 (1): 85-97

Sitorus, Riris Rotua. (2017). “Pengaruh E - Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Interveningâ€, Media Akuntansi Perpajakan, 2 (2) : 64-80.

Sumarjono, et. al. (2018). “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudusâ€. Jurnal Suara Keadilan, 19 (1) : 31-41.

Suparman. (2015). “Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)â€. Jurnal Mercatoria, 8 (1) : 75-90.

Suparni, Niniek . (2009). “CYBERSPACE: Problematika & Antisipasi Pengaturannyaâ€. Jakarta: Sinar Grafika.

Warta Ekonomi. (2019). “Pertumbuhan E-commerce Pesat di Indonesiaâ€. Dilansir dari https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html. Diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 10.15 WIB




DOI: https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5280

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mohamad Rivaldi Moha, Sukarmi Sukarmi, Afifah Kusumadara

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Editorial Office of Jambura Law Review:
2nd Floor Pancasila building, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo
Jenderal Sudirman Street No.6, Gorontalo City, Gorontalo Province, 96128, Indonesia
Tel. +62-812-1356-9044;  +62-822-9329-6045  (SMS/WA)
E-mail: jamburalawreview@gmail.com

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Powered by  Public Knowledge Project OJS.

 

Jambura Law Rev. has been indexed by:

SCOPUS SCOPUS DimensionBase Index
Microsoft Academic   
    
    

 

Jambura Law Rev. has been available at:

Leipzig Julich Harvard Stanford