Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Abstract
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai dalam
pengelolaan barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini
dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Pengambilan data primer
dilakukan melalui daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang terlibat secara langsung berkaitan dengan
penelitian tentang Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Transparansi: keterbukaan pegawai dalam
pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, kegiatan penentuan siapa pihak (pejabat) yang
menggunakan barang milik negara tersebut, maupun kegiatan penghapusan barang milik negara yang
diperuntukkan bagi operasional tugas, belum mencapai kinerja yang baik, dan berada pada posisi sedang, dimana
berdasarkan data yang diperoleh dari ke 27 orang responden dalam menjawab ketiga peranyaan, menunjukkan
transparansi dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 47,41% dan berdasarkan
pedoman analisis berada pada interval 40%-60% dan tergolong cukup. 2). Efisiensi: efisiensi pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, penggunaan, maupun penghapusannya belum
mencapai kinerja yang baik dan berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan
efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 52,84% dan berdasarkan pedoman
analisis berada pada interval 40%-60% dan tergolong cukup. 3). Akuntabilitas: akuntabilitas pegawai dalam
pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, penggunaan maupun penghapusannya, berada
pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang
milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 46,91% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40% -
60% dan tergolong cukup.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
REFERENSI
Darma Sury, 2007. Manajemen Keuangan Sekolah,
Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat
Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, Departemen
Pendidikan Nasional.
Dessler Gary, 2000. Human Resource Management.
Elghth Edition, Jersey: Prentice Hall, New
York.
Donovan. F & Jakson A.C, 1991. Managing Human
Service Organization, N.Y: Prentice Hall,
New York.
Dwiyanto Agus dkk, 2006. Reformasi Birokrasi Publik
di Indonesia, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.
Gavinov Ivan Tinarbudi, 2016. Manajemen
Perkantoran, Parama Publishing, Yogyakarta.
Gitosudarmo Indriyo, 1995. Prinsip-Prinsip Dasar
Manajemen, BPFE, Yogyakarta.
Keban Yeremias T, 2004. Enam Dimensi Strategis
Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu,
Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
Kumoorotomo Wahyudi, 1996. Meningkatkan Kinerja
BUMN: Antisipasi Terhadap Kompetisi dan
kebijakan Deregulasi, Jkap No.1, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2004. Otonomi Daerah Sebagai Upaya
Memperkokoh Perekonomian Daerah, Jurnal
Ekonomi Rakyat Th I No. 4.
Ndraha, 1997. Budaya Organisasi, Rineka Cipta,
Jakarta.
Nuraini Eka, 1993. Paradigma Baru Manajemen
Sumber Daya Manusia, Ekosonia, Edisi I,
Yogyakarta.
Pasolong Harbani, 2011. Teori Administrasi Publik,
Penerbit Alfabeta, Bandung.
Russel dan Bernad, 1993. Manajemen Personalia, Cet
ke XI Aksara Baru, Jakarta.
Rosida dan Sulistiyani, 2003. Manajemen Sumber Daya
Manusia, Graha Ilmu, Jakarta.
Salam Dharma Setyawan, 2007. Manajemen
Pemerintahan Indonesia, Cetakan Keempat,
Penerbit Djambatan, Jakarta.
Scribner T, 1999. Bantam English Dictionory, USA.
Syafri Wirman, 2012. Studi Tentang Administrasi
Publik, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Soleh Chabib, dan Rochmansjah Heru, 2010.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeraah,
Fokusmedia, Bandung.
Suharto Edi, 2005. Membangun Masyarakat
Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis
Pembengunan Kesejahteraan Sosial dan
Pekerjaan Sosial, Refika Aditama, Bandung.
Waluyo, 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi
dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah), Cet I, Penerbit CV. Mandar
Maju, Bandung.
Wibawa, 2010. Mengukur Kinerja Dina Kabupaten:
Pemikiran Awal (Revitalisasi Administrasi
Negara: Reformasi Birokrasi dan Egovernance), Graha Ilmu, Yogyakarta.
Wibowo, 2013. Manajemen Kinerja, Cetakan VII, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Widodo Joko, 2006. Membangun Birokrasi Berbasis
Kinerja, Bayumedai Publishing, Jakarta.
Lampiran:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penggunaan Kendaraan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
DOI: https://doi.org/10.37479/jjaps.v3i1.16935
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jambura Journal of Administration and Public Service