Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka)

Alda Almaaidah Ilyas

Abstract


ABSTRAK
Pendidikan adalah hal yang utama di dalam kehidupan era sekarang ini. Pendidikan dapat
diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tujuan dalam penelitian
ini untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam
mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kolaka. Metode penelitian ini menggunakan
teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Lokasi
dalam penelitian ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, SDN 1
Watuliandu dan SMP 2 Kolaka. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 Orang.
Hasil penelitian melalui indikator efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan
memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu.
Melalui indikator efektivitas bahwa dalam mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari
pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan secara
efektif di masyarakat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah
setempat dan para guru. Melalui indikator keadilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui
hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai
penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program wajib
belajar 9 tahun. Melalui indikator daya tanggap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah
untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu,serta
dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan
Kebudayaan terhadap sekolah yang melakukan pendataan.

Keywords


Kinerja, Wajib Belajar 9 Tahun.

Full Text:

PDF

References


Referensi

Buhai Simanjuntak. (2003). PKBM Peluang

dan Tantangan dalam Pembelajaran

Masyarakat Visi Media Kajian Pendidikan

Luar Sekolah dan Pemuda. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.

Daman Huri, dkk. (2008). Demokrasi dan

Kemiskinan. Malang: Program Sekolah

Demokrasi.

Djudju Sudjana. 2006. Evaluasi Program

Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi

Publik di Indonesia, Galang Printika,

Yogyakarta.

Fuad Ihsan. 1996. Dasar-dasar Kependidikan,

(Jakarta: Rineka Cipta.

Giroth. 2003. Kepemimpinan Dalam Organisasi

(terjemahan), Jakarta, Erlangga. Harjanto.

(2005). Perencanaan Pengajaran. Jakarta:

Rineka Cipta. Jackson & Palmer. 1992.

Developing Performance Monitoring In

Public Sector.

Keban,. Jeremias. T”. 1995,”Indikator.

Kinerja. Pemerintah. Daerah”,

Yogyakarta:UGM.

Lembaga Administrasi Negara. 2002.

Akuntabilitas dan Governance, Modul

sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. (LAKIP), LAN,

Jakarta.

Lippit, R.I. Watson and B. Westley. 1958. The

Dynamics of Blanned Change. New York:

Harcourt, Brace and World Inc.

Mada Sutapa. 2002. Organisasi Pendidikan.

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan

UNY.

Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja

Sektor Publik: Cetakan Pertama.

Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Mangkunegara. 2000, Manajemen Sumber

Daya Manusia. Perusahaan, Cetakan Ke-2,

PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis

Data Kualitatif. Terjemahan oleh. Tjetjep

Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia.

Ndraha. 1990. Pengantar Teori Pembangunan

Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka

Cipta.

Ngalim Purwanto. 2009. Administrasi dan

Supervisi Pendidikan. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Prawirosentono, Suyadi. 1999. “Kebijakan

Kinerja Karyawan”. Yogyakarta: BPFE.

Rue dan byars. 1981. Management: Theory And

Application. Homewood, II: Richard D.

Irwin. INC USA.

Siagian. 2005. Organisasi, Kepemimpinan dan

Perilaku Organisasi. Jakarta: PT.

Grasindo.

Simanjuntak. 2002. Penyelenggaraan Pelayanan

Publik. PT. Gravindo Persada, Jakarta.

Soejadi. 1986. Kinerja Organisasi Sektor

Publik. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif

Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.

Sudjana. 2000. Manajemen Program

Pendidikan. Bandung: Falah Production.

Suryosuboto. 2004. Manajemen Pendidikan di

Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsi, Ibnu, 1986. Pokok-Pokok

Kebijaksanaan, Perencanaan,.

Pemrograman, dan Penganggaran

Pembangunan Tingkat Nasional. CV.

Rajawali, Jakarta.

Syarif, Rusli. 1991. Produktivitas. Bandung:

Angkasa.

Thoha, Miffah. 2003. Perilaku Organisasi dan

Aplikasinya. Raja Grafindo. Jakarta.

Tjokroamidjojo. 2000. Good Governance:

Paradigma Baru Manajemen.

Pembangunan.Jakarta. Penerbit Universitas

Indonesia (UI-Press).

Umberto Sihombing. 1999. Pendidikan Luar

Sekolah Kini dan Masa Depan. Jakarta: PD

Mahkota.

Utami, Munandar. 2002. kreativitas dan

keberbakatan: Strategi Mewujudkan

PotensiKreatif dan Anak Berbakat. Jakarta:

PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wibawa. 2000. Manajemen Sumber Daya

Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan

Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis

Proses Kebijakan Publik. Malang:

Bayumedia Publishing.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003

SISDIKNAS 2006

DEPDIKNAS (2006). Peraturan Menteri No. 23

Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan. Jakarta: DEPDIKNAS.

Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen

Pendidikan Luar Sekolah, Departemen

Pendidikan Nasional. 2006. Pedoman

Pelaksanaan: Gerakan Nasional Percepatan

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.37479/jjaps.v3i2.19441

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jambura Journal of Administration and Public Service