Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka)
Abstract
Pendidikan adalah hal yang utama di dalam kehidupan era sekarang ini. Pendidikan dapat
diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tujuan dalam penelitian
ini untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam
mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kolaka. Metode penelitian ini menggunakan
teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Lokasi
dalam penelitian ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, SDN 1
Watuliandu dan SMP 2 Kolaka. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 Orang.
Hasil penelitian melalui indikator efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan
memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu.
Melalui indikator efektivitas bahwa dalam mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari
pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan secara
efektif di masyarakat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah
setempat dan para guru. Melalui indikator keadilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui
hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai
penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program wajib
belajar 9 tahun. Melalui indikator daya tanggap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah
untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu,serta
dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan
Kebudayaan terhadap sekolah yang melakukan pendataan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Referensi
Buhai Simanjuntak. (2003). PKBM Peluang
dan Tantangan dalam Pembelajaran
Masyarakat Visi Media Kajian Pendidikan
Luar Sekolah dan Pemuda. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Daman Huri, dkk. (2008). Demokrasi dan
Kemiskinan. Malang: Program Sekolah
Demokrasi.
Djudju Sudjana. 2006. Evaluasi Program
Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi
Publik di Indonesia, Galang Printika,
Yogyakarta.
Fuad Ihsan. 1996. Dasar-dasar Kependidikan,
(Jakarta: Rineka Cipta.
Giroth. 2003. Kepemimpinan Dalam Organisasi
(terjemahan), Jakarta, Erlangga. Harjanto.
(2005). Perencanaan Pengajaran. Jakarta:
Rineka Cipta. Jackson & Palmer. 1992.
Developing Performance Monitoring In
Public Sector.
Keban,. Jeremias. Tâ€. 1995,â€Indikator.
Kinerja. Pemerintah. Daerahâ€,
Yogyakarta:UGM.
Lembaga Administrasi Negara. 2002.
Akuntabilitas dan Governance, Modul
sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. (LAKIP), LAN,
Jakarta.
Lippit, R.I. Watson and B. Westley. 1958. The
Dynamics of Blanned Change. New York:
Harcourt, Brace and World Inc.
Mada Sutapa. 2002. Organisasi Pendidikan.
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan
UNY.
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja
Sektor Publik: Cetakan Pertama.
Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Mangkunegara. 2000, Manajemen Sumber
Daya Manusia. Perusahaan, Cetakan Ke-2,
PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis
Data Kualitatif. Terjemahan oleh. Tjetjep
Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia.
Ndraha. 1990. Pengantar Teori Pembangunan
Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka
Cipta.
Ngalim Purwanto. 2009. Administrasi dan
Supervisi Pendidikan. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Prawirosentono, Suyadi. 1999. “Kebijakan
Kinerja Karyawanâ€. Yogyakarta: BPFE.
Rue dan byars. 1981. Management: Theory And
Application. Homewood, II: Richard D.
Irwin. INC USA.
Siagian. 2005. Organisasi, Kepemimpinan dan
Perilaku Organisasi. Jakarta: PT.
Grasindo.
Simanjuntak. 2002. Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. PT. Gravindo Persada, Jakarta.
Soejadi. 1986. Kinerja Organisasi Sektor
Publik. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
Sudjana. 2000. Manajemen Program
Pendidikan. Bandung: Falah Production.
Suryosuboto. 2004. Manajemen Pendidikan di
Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
Syamsi, Ibnu, 1986. Pokok-Pokok
Kebijaksanaan, Perencanaan,.
Pemrograman, dan Penganggaran
Pembangunan Tingkat Nasional. CV.
Rajawali, Jakarta.
Syarif, Rusli. 1991. Produktivitas. Bandung:
Angkasa.
Thoha, Miffah. 2003. Perilaku Organisasi dan
Aplikasinya. Raja Grafindo. Jakarta.
Tjokroamidjojo. 2000. Good Governance:
Paradigma Baru Manajemen.
Pembangunan.Jakarta. Penerbit Universitas
Indonesia (UI-Press).
Umberto Sihombing. 1999. Pendidikan Luar
Sekolah Kini dan Masa Depan. Jakarta: PD
Mahkota.
Utami, Munandar. 2002. kreativitas dan
keberbakatan: Strategi Mewujudkan
PotensiKreatif dan Anak Berbakat. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wibawa. 2000. Manajemen Sumber Daya
Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan
Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik. Malang:
Bayumedia Publishing.
Sumber Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
SISDIKNAS 2006
DEPDIKNAS (2006). Peraturan Menteri No. 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan. Jakarta: DEPDIKNAS.
Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen
Pendidikan Luar Sekolah, Departemen
Pendidikan Nasional. 2006. Pedoman
Pelaksanaan: Gerakan Nasional Percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.37479/jjaps.v3i2.19441
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jambura Journal of Administration and Public Service