Implementasi Kebijakan Hewan Lepas

Romi Tantu, Juriko Abdussamad, Yanti Aneta, Rahmatia Pakaya, Abdul Mukhlis Akuba

Abstract


Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan hewan lepas di kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas, dilihat dari segi Perencanan, Pelaksanaan, Evaluasi. Demikian terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

Keywords


Implementasi Kebijakan, Hewan Lepas

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008) Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Badan Pusat Statistik RI. (2019) Statistik Wisatawan Nusantara. Dapat diakses pada link:https://www.bps.go.id/searchengine/result.html

Godin, R. E., Rein, M., & Moran, &. M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook ff Public Policy (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 21-34. Retrieved from http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272

Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga.

Kaho, Josep Riwu. (2003). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya), Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

Mardiansyah, Endi (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Benkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Munawir. (1990). Perpajakan. Liberty. Yogyakarta.

Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. nternational Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.

Reza, Mohammad. (2016) Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Palu: Universitas Tadulako

Sugiyono. (2014) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko, M. (2002). Ekonomi Publik. Yogyakarta: C. V Andi Offset

Tangkilisan, Hesse Nogi S. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Thoha, M. (2012). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Center for Academic Publishing Service

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Lepas


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jambura Journal of Administration and Public Service