PERAN KELEMBAGAAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Priti Melani Kadullah, Fenti Prihatini Tui, Yakob Noho Nani

Abstract


ABSTRACT

This study aims to analyze the institutional role of the Social Affairs Office in addressing the issue of homeless people and beggars in Gorontalo City, focusing on preventive, repressive, and rehabilitative efforts. The approach used is quantitative with a descriptive research type. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis employed the Miles and Huberman model. The results of the study show that: (1) The preventive efforts of the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City in handling the issue of homelessness and begging are carried out through counseling for vulnerable families, job skills training for poor groups, and mapping of areas prone to homelessness and begging. Collaboration with other agencies such as the Public Order Agency (Satpol PP), Health Department, and religious institutions further strengthens these efforts. (2) The repressive approach is implemented in an integrated manner with Satpol PP and the Police through regular and coordinated operations to control homeless people and beggars. These activities include identification, data collection, legal action against exploiters, and the application of the Regional Regulation on Public Order as the operational basis. (3) Rehabilitative efforts focus on the recovery and social reintegration of homeless people and beggars through various services such as placement in shelters, spiritual guidance, job skills training, and facilitation of entrepreneurship programs. Reintegration with original families and post-rehabilitation monitoring are also key parts of the long-term strategy of the Social Affairs Office. The implementation of these activities also involves cooperation with educational institutions, cooperatives, MSMEs, and BAZNAS to support economic sustainability after rehabilitation.

Keyword: Homeless; Beggars; Institutional; Social; Handling


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan dinas sosial dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo yang terdiri atas upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitatif. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) upaya preventif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis dilakukan melalui penyuluhan kepada keluarga rentan, pelatihan keterampilan kerja bagi kelompok miskin, serta pemetaan wilayah rawan gepeng. Kolaborasi dengan instansi lain, seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan lembaga keagamaan turut memperkuat upaya ini. (2) Pendekatan represif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dijalankan secara terpadu dengan Satpol PP dan Kepolisian, melalui kegiatan operasi penertiban gepeng yang bersifat rutin dan terkoordinasi. Kegiatan ini mencakup identifikasi, pendataan, dan tindakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, serta penerapan Perda Ketertiban Umum sebagai landasan operasional. (3) Upaya rehabilitatif difokuskan pada pemulihan dan reintegrasi sosial gepeng melalui berbagai layanan seperti penempatan di rumah singgah, pembinaan spiritual, pelatihan keterampilan kerja, serta fasilitasi program kewirausahaan. Reintegrasi dengan keluarga asal dan pemantauan pascarehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang Dinas Sosial. Pelaksanaan kegiatan ini turut melibatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, koperasi, UMKM, dan BAZNAS guna mendukung keberlanjutan ekonomi pascarehabilitasi.

Kata Kunci: Gelandangan; Pengemis; Kelembagaan; Sosial; Penanganan

Keywords


Gelandangan, Pengemis, Kelembagaan, Sosial

References


Abdullah, N. A., Mappeasse, M. Y., Lu’mu., Fathahillah., & Yasdin. (2022). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Sistem Online Single Submission (OSS) Menggunakan Metode Delone Dan Mclean. Jurnal MediaTIK : Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Vol.5 No.3

Abdussamad, Z. (2008). Tantangan Dan Prospek Komunikasi Politik Indonesia Dalam Negara Kesejahteraan. Jurnal INOVASI, Volume 5, Nomor 3, September 2008 ISSN 1693-9034.

Abdussamad, Z. (2016). Pelayanan Publik Di KPPT Kota Gorontalo. Jurnal Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UMSU

Akni, Y., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Efektivitas Sistem Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora. Journal of Public Policy and Management Review, 11(1), 138-153.

Atmanto, P. D. (2020). The online single submission policy of the local government aparature in the era of globalization. Jurnal Pembaharuan Hukum, 6(2).

Audytra, H., & Irsyada, R. (2022). Use of eGovernment in Public Services Area (Case Study: Bojonegoro Regency). Ultimatics: Jurnal Teknik Informatika, 14(2), 76-82.

Dessler, G. (2009). Manajemen Personalia. Erlangga, Jakarta

Deu, F., Tahir, A., & Isa, R. (2023). Quality Service On Public Satisfaction Of BPJS Healthcare Users. Public Policy Journal, 4(1), 11-20.

Dwiyanto, A, (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Fatimah, A. S. (2022). Online Single Submission (OSS) Based on E-Government Implementation in Micro Small Medium Business Licensing (MSMEs). Journal of Governance, 7(4).

Gomes, F. C. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Hanunu, A., Isa, R., & Mahmud, M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Pengelolaan Arsip Statis Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Journal of Economic and Business Education, 1(1), 168-177.

Hasibuan, A., & Permatasari, E. (2023). Strategi Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan di Perkotaan. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 11(1), 14–27.

Hasibuan, M. S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke Tujuh, edisi revisi, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R. W., Ashari, A., Sartika, S., Rulandari, N., Prasetyo, A. H., & Arief, M. H. (2023). Manajemen Pelayanan Publik. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Igirisa, I. (2022). Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Yogyakrta: Tanah Air Beta

Kesuma, H. (2021). Pemanfaatan Sistem Online Single Submission Untuk Meningkatkan Pelayanan Izin Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL], 1(4).

Khairani., Hamdi, M., & Labolo, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. Journal of Goverment Studies, 1(1), 30-45.

Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. The World of Public Administration Journal.

Kusumaningsih, R., & Azzahra, F. (2021). Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara EL. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8(2), 225-244.

Muazansyah, I. (2020). Application Of Online Single Submission (Oss) Innovation In The Integrated Investment And Service Of Bulungan District. DIA: Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 90-98.

Nugraha, T. R. (2022). Homeless and Beggar Handling Policy in Semarang: Problems and Challenges. Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, 2(1), 17–38. https://doi.org/10.15294/lsr.v2i1.53477

Nugroho, R. (2009). Public Policy (edisi revisi), Jakarta: Penerbit PT. Elex Media

Octavian, F., Susanti, E., & Bonti, B. (2023). E-Government Service Quality pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang. JANE-Jurnal Administrasi Negara, 14(2), 667-673.

Pasolong, H.2011.Teori Administrasi Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Rizkiani, Q. D, & Sudjana. (2022). Pengukuran Efektivitas Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut. Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 209-217.

Robbins, S. P. (2015). Managing Organizational Conflict : A Non-Traditional Approach, Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.

Syam, A., Herawati, D., & Prasetyo, H. (2021). Reintegration Strategy of Street People through Community-Based Social Services. Jurnal Pembangunan Sosial, 7(2), 101–116.

Syamsuri, 2014.Kepemimpinan Partisipatif Dan Pendelegasian Wewenang. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tahir, A. 2010. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit PT.Pustaka Indonesia Press

Tohopi, R. (2023). Penerapan E-Government Melalui Kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Berbasis Website Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 14-24.

Wahab, S. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wijaksana, Y., Hakim, L., & Aryani, L. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karawang. Community Development Journal, 5(2), 3943–3947.

Winarno, B. (2012). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media. Pressindo.




DOI: https://doi.org/10.37479/jjaps.v6i1.32420

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Jambura Journal of Administration and Public Service