TRANSPARANSI PEMBERIAN BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN PADA NELAYAN DESA

Moh. Rizki Dunggio, Fenti Prihatini Tui, Rustam Tohopi

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat transparansi dalam proses pemberian bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan oleh Pemerintah Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Transparansi menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, merata, dan adil. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan yang menyebabkan beberapa nelayan tidak mendapatkan haknya secara layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan nelayan penerima bantuan. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga aspek transparansi, yaitu keterbukaan proses pelayanan, prosedur pelayanan informasi, dan kemudahan memperoleh informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pemberian bantuan alat tangkap ikan masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah desa untuk menyampaikan informasi melalui musyawarah dan papan pengumuman, namun belum seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan menyeluruh. Beberapa nelayan tidak memahami prosedur yang berlaku dan mengeluhkan kurangnya akses terhadap informasi bantuan. Selain itu, terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima bantuan yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan mekanisme komunikasi, memperjelas prosedur bantuan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan demikian, diharapkan transparansi pelayanan publik dapat terwujud secara maksimal dan mendukung prinsip good governance di tingkat desa.
Kata kunci: Transparansi, Bantuan Alat Tangkap Ikan, Nelayan, Pemerintahan Desa, Pelayanan Publik

Keywords


Transparansi, Bantuan Alat Tangkap Ikan, Nelayan, Pemerintahan Desa, Pelayanan Publik

References


Aidyl, M., Eriyanti, F., Ilmu, D., Negara, A., Padang, U. N., & Perikanan, D. (2022). Efektivitas Pemberian Bantuan Fishbox Oleh. 9, 391–397.

Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. Governance, 1(1), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33470%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/33470/31669

Anggini, D., Muhammad, A. S., & Kurnianingsih, F. (2019). Collaborative Governance Dalam Konservasi Penyu Di Kampung Baru Lagoi Kabupaten Bintan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 7(2), 77–90. https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1006

Anggraini, N., Taufiqurokhman, T., Fauzi, D. M., & Watriningsih, W. (2022). Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Era Disrupsi. PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora, 3(1), 24–39. https://doi.org/10.32509/petanda.v3i1.1968

Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631

Herlina, D. (2022). Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Indonesian Journal Of Education and Humanity, 2(4), 114–121. https://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/76

Hernawati, E., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Pembangunan, U., Studi, P., Ekonomi, I., Ekonomi, F., Airlangga, U., Studi, P., Manajemen, M., Ekonomi, F., & Universitas, B. (2019). 15139-36054-3-Pb. 7(1), 145–160. https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15139

Ilmu, F., Dan, S., Pemerintahan, I., Islam, U., & Banda, N. A. (2021). Transparansi Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan ( Ypman ) Di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

Khalid, F., Ginting, S., & Hazzah, S. (2023). Akuntabilitas Perizinan Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Accountability of licensing to Establish Building Investment Service Integrated Service of Industry and Labor in. SAJJANA: Public Administration Review Vol.01, No.01 (2023, 01(01). https://talenta.usu.ac.id/sajjana/article/view/13628

Lamadau, S. N., Lengkong, F. D. J., Dengo, S., & . (2017). Strategi Implementasi Program Ekowisata Di Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 3(46), 1–7.

Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya Ika Devy Pramudiana Universitas Dr . Soetomo Surabaya Email : [email protected]. Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(1), 1–9.

Purnomo, B. H. (2023). Evaluasi Bantuan Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Pasuruan. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 3, 841–850. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7486

Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 55–67. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328

Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78–90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67

Rusmiati, R., Nurmaeta, S., & Tahir, M. M. (2014). Transparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 181–192. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.94

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1), 12.

Sumigar, R. F., Kimbal, M., & Kairupan, J. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor UPTD Samsat Kosio Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volome 1(No. 1), 5.

Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 44–60. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6

Terindeks, T., Ristek, S., Tahun, D., Susanti, E., Fitrika, C., Ismaida, N., Efektivitas, A., Efisiensi, D. A. N., & Tahun, I. A. (2021). JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH. 11(3).

Utari, D. S., Matridi, R. A., & Mulyanti, P. S. (2021). Evaluasi Program Bantuan Nelayan di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(1), 613–626.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523

Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. 2019. “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11 (1): 1–11.

Sadjijono. 2007. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, LAKSBANG.

Addink, G.H., 2017, “Good Governance in Theory and Practice”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Syafri, Wirwan. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor: Erlangga

Rahmanurrasjid, Amin.(2008). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah.Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.

Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipoegoro.

Abdul Wahhab Solichin, 2015, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta : PT Bumi Aksara )

Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta:PT. Bumi Aksa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peters, B. G. 2010. The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration 6th edition. Routledge. New York, NY




DOI: https://doi.org/10.37479/jjaps.v6i1.32943

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Jambura Journal of Administration and Public Service