PENINGKATAN PEMAHAMAN ANTI KORUPSI KEPALA DESA DI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. (2023). Sistem Informasi Kelurahan Dan Desa Kabupaten Magetan.
Herdiana, D. (2019). Kecendurungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. Matra Pembangunan, 3(1), 1–11. https://www.researchgate.net/publication/332967503_Kecenderungan_Perilaku_Koruptif_Kepala_Desa_dalam_Pembangunan_Desa
Kementerian Keuangan RI. (2020). Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota.
Kompas.com. (2023). Oknum Kades di Minahasa Utara Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa. https://regional.kompas.com/read/2023/02/11/122715578/oknum-kades-di-minahasa-utara-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa
Nurdjana. (2005). Korupsi dalam praktik bisnis : pemberdayaan penegakan hukum, program aksi dan strategi penanggulangan masalah korupsi. Gramedia Pustaka Utama.
Pangkey, D. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Politicio: Jurnal Ilmu Politik. https://www.neliti.com/publications/161096/peran-kepala-desa-dalam-pelaksanaan-pembangunan-di-desa-tateli-satu-kecamatan-ma
Poerwadarminta, W. J. . (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Radar Bromo. (2023). Kasus Korupsi Lahan Makam, Mantan Kades Rejoso Kidul Ditahan. https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/1001632894/kasus-korupsi-lahan-makam-mantan-kades-rejoso-kidul-ditahan
Suryani, I. (2013). PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI. Jurnal Visi Komunikasi, 12(2). https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/413
www.kebumenkab.go.id. (2022). Tupoksi Kepala Desa Dan Perangkat Desa. https://wonoyoso.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/162/427
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Menteri Desa RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prioritas Dana Desa
DOI: https://doi.org/10.37905/celara.v1i2.22292
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Vita Mahardhika, Pudji Astuti, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad, Nurul Hikmah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.