Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tilango

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kecamatan Tilango. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kecamatan Tilango. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pada komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dimana proses implementasinya meliputi proses pendataan atau seleksi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yakni seleksi dalam merekrut peserta PKH atau penerima manfaat PKH dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berbagai data yang tersedia yang kemudian pendamping pada tingkat Kecamatan hingga desa melakukan veifikasi atas hal tersebut, pemutakhiran data masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan setiap 3 bulan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih update di lapangan, verifikasi komitmen pada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan pada pada sekolah atau puskesmas serta pembinaan dan penyaluran bantuan peserta PKH. (2) Faktor yang menentukan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dapat ditingkatkan melalui faktor pendukung yakni adanya komunikasi dan koordinasi serta kerja sama oleh pada pendamping di Kecamatan Tilango serta dengan mengoptimalkan nilai manfaat dari pengetahuan dan keterampilan yang ada. Selain itu keberhasilan juga dapat dilakukan dengan mereduksi hambatan yang ada diantaranya kerja sama antar pendamping dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa, komitmen graduasi dari KPM PKH kemudian dengan meningkatkan komitmen kerja dari pendamping.